bismillah...mulai hari ini saya diberi amanah untuk menjadi bagian dari organisasi yg kmaren yg saya wawancara itu.persis di tempat yg saya inginkan.alhamdulillah.
ada dua hal yg buat saya sentimentil hari ini:
1. Pengumuman masuknya saya ke organisasi tersebut
2. Perhatian orang2 terdekat (keluarga) kepada saya khususnya di bidang pendidikan.Jadi, begini. Minggu ini emang gw berencana ngurus 'keringanan' BOP. karena buat gw angka 5 jeti ituh ga sesuai dng kmampuan finansial keluarga inti gw (klo mau jujur dilihat dari penghasilan dan pemasukan ortu, angka segitu bisa aja dicapai, tapi terlalu maksa...), trus pertimbangan lain gw ngeliat apa yg gw kasih dengan uang sgitu trnyata kurang "worth" sama apa yg gw dapetin. UI, dengan sgala kehebatan fasilitas dan kualitas dosen yang hebat menurut gw blum ngasih yg "seharusnya-gw-dapat-dengan-bayar-sgitu". tapi, ya sutra lah..
katanya nyokap gw, tadi adeknya yang paling kecil dateng ke rumah cuma bilang "ngapain minta keringanan, berapa sih sppnya?biar biaya kuliahnya gw yang nanggung" (duer...alhamdulillah ya Allah engkau telah memberiku om yang baikkkkkk bgt)















tapii gw tetep bakal urus bop ini,,karena walau bgmana juga gw masih pnya hak untuk dapet biaya pendidikan yg ga ngeberatin ortu gw











trus


tadi gw juga udah ngomong sama nenek gw ttg VIMUN...


guess what? dia bilang ya udah ntar nenek kasih 1000 dollar buat nambahin....

tapiii gw juga bilang ke beliau bahwa gw akan berusaha nyari sponsor dulu baru kekurangannya mungkin bisa ditutupi sama beiau (baca:uang sakunya)

yah,,gw ngerasaa SANGAT BERSYUKUR ama yang udah Allah kasih selama ini ke gw..kesehatan,kepintaran, kekayaan..alhamdulillah..dan satu lagi
the most priceless


KELUARGA yg udah carrrreeeeee bgt ama gw...


dri mulai SD ampe gw kuliah kayaknya bner2 ga bisa gw jalanin klo ga dibantu ama sodara2 gw trutama NENEK, tante dan OM2 gw...


makasih ya.......


*bahkan saat nulis ini gw bercucuran air mata....


ga tau deh gmana gw bisa ngbalesnya
Read More
assalamualaikum..hhoo.langgsung ngpost bnyk skalinya buka...maaf yah panitia journalist day, gw ga sempet bikin tulisan yang bagus buat dilombain, blm smpet ganti layout, dll.hhu..padahal niat ikutan, udah daftar, dan masih mau ikut seminarnya.tp ga sempet..hhuu

jadi, slasa kmaren akhirnya saya wawancara untuk oprec bem fisip...padahal lg sakit2nya tuh..pusing png cpet2 balik, tp saya sempetin aja deh daripada ga ada waktu lagi..pertama wawancara sam BPH, sya diwawancara oleh Hegar, sang wakil ketua. Asik. Itulah kata pertama yang bisa saya gambarkan tentang kegiatan wawancara ini. Emang, ngomong sama hegar ga berasa kayak wawancara orangnya keliatan punya sense of respect yang gede sama orang lain n bikin gw juga jadi respect sama dia. Satu hal yang dia tanya ke gw soal kegiatan gw di FSI ga dipermasalahin, asal dia bilang lo punya KOMITMEN ke bem fisip. Yah, gw bilang aja klo gw udah berani daftar berarti gw udah berani komit ke bem donk. Hal itu juga yang gw alamin.. (pertanyaan ttg ksanggupan, komitmen,totalitas, dll.) pada saat gw wawancara kastrat (yg tnyata kadepnya OMG)dan keilmuan(gw juga ditanya ttg limas, so gw jawab apa adanya hhee).

Tapi, pulang dari wawancara gw mikir2 lagi, apakah iya gw akan total komitmen sama BEM? atau cuma bisa ngomong doang kayak kmaren?

mudah2an gw bisa gejalanin amanah dengan sebaik2nya dan berusaha ngasih kontribusi terbaik gw di sana..amin

wassalam
Read More
Meraba Kemungkinan Kembalinya Executive Heavy di Indonesia
Lebih dari tiga puluh tahun Indonesia berada dalam kekuasaan pemerintahan yang sangat besar (executive heavy). Pada masa Demokrasi Terpimpin, benih-benih kemunculan executive heavy mulai terlihat jelas saat dikeluarkannya dekrit presiden 5 Juli 1959 yang salah satunya berisi tentang pembubaran konstituante. Keadaan ini berlanjut pada masa orde baru. UUD 1945 yang penuh dengan cacat bawaan karena tidak dimuatnya mekanisme check and balances dimanfaatkan oleh presiden Soeharto untuk berkuasa secara berlebihan. Terjadinya executive heavy di Indonesia ini dapat disebabkan oleh tiga faktor yakni faktor konstitusional, teknis, dan politik.
UUD 1945 yang bersifat darurat dan sementara memungkinkan adanya kekuasaan presiden yang berlebihan sebab tidak adanya pembatasan masa jabatan dan tidak adanya sanksi yang jelas (misalnya pencopotan jabatan) ketika presiden melakukan kesalahan seperti korupsi. Faktor konstitusional inilah yang dimanfaatkan dengan baik oleh presiden Soekarno dan terutama oleh presiden Soeharto sehingga executive heavy dapat terjadi pada kedua masa itu. Jabatan presiden sebagai kepala pemerintahan (sebagai panglima TNI serta kepala eksekutif) dan kepala negara (sebagai juru bicara negara) menyebabkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh presiden sebagai kepala eksekutif.
Faktor lain yang juga dapat menyebabkan terjadinya executive heavy ialah faktor teknis. Faktor teknis yang dimaksud disini ialah kapabilitas seorang presiden yang termasuk di dalamnya karisma, kemampuan, serta kewibawaan yang dimiliki seorang presiden sehingga dapat mengambil kepercayaan dari masyarakat. Kapabilitas tersebut memang dapat kita lihat pada masa kepemimpinan presiden Soekarno maupun presiden Soeharto. Bahkan sampai sekarang masih banyak masyarakat yang mengidolakan kepemimpinan Soekarno maupun Soeharto karena kapabilitas mereka dalam memimpin Indonesia.
Tak kalah penting ialah faktor politik, yakni kemampuan seorang presiden dalam melakukan upaya-upaya penguatan kekuasaannya. Faktor politik ini sangat bekerja pada masa orde baru karena selain menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan, presiden diangkat sebagai mandataris MPR, ketua Dewan Pembina Golkar, serta pembina politik dalam negeri. Jabatan-jabatan tersebut, terutama jabatan yang terakhir disebutkan membuka peluang yang sangat lebar bagi adanya rekayasa partai politik untuk melegitimasi kekuasaan presiden yang tanpa batas.
Pengalaman adanya kekuasaan eksekutif yang berlebihan dan tidak jalannya mekanisme check and balances di masa lalu menghasilkan reformasi besar-besaran di bidang politik dan pemerintahan. UUD 1945 yang diamandemen sangat membatasi kekuasaan yang dimiliki oleh presiden dengan tujuan agar presiden tidak lagi dapat menyalahgunakan kekuasaannya yang berlebihan. Jabatan presiden sebagai kepala negara yang dulunya dapat memberikan gelar, simbol, dan tanda jasa tanpa persetujuan DPR, sekarang harus melalui persetujuan DPR. Begitupun sebagai kepala pemerintahan, penunjukan jaksa agung, panglima TNI, kapolri, dan gubernur BI harus sesuai persetujuan DPR. APBN pun sekarang benar-benar diawasi dan ditentukan oleh DPR untuk pengalokasiannya, padahal dahulu pemerintah lah yang menentukan besarnya APBN dengan persetujuan DPR. Akibatnya kekuasaan eksekutif yang dahulu cenderung dominan, sekarang bergeser ke arah kekuasaan legislatif yang dominan (legislative heavy). Pertanyaan yang muncul saat ini, mungkinkah executive heavy dapat kembali terjadi di Indonesia?
Jawabannya, mungkin saja hal itu dapat terjadi. Namun,faktor konstitusional yang ada saat ini tidak memungkinkan terjadinya executive heavy dalam waktu dekat. Faktor politik dan faktor teknislah yang cenderung dapat lebih mendukung terjadinya executive heavy pada masa sekarang. Kewibawaan dan karisma presiden serta kemampuannya dalam memimpin negara sehingga berhasil dalam merebut simpati rakyat apabila didukung oleh kekuatan politik yang hebat bisa mendorong terjadinya executive heavy apabila konstitusi dapat diubah kembali.
Sebagai contoh, misalnya presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang diusung partai (yang menurut hasil hitung cepat) pemenang pemilu 2009, partai Demokrat, dapat didukung oleh lebih dari setengah (bahkan jika munkin seluruh) anggota parlemen, menyebabkan kedudukannya tidak dapat digoyahkan oleh DPR. Sangat mungkin jika DPR kembali dikuasai oleh presiden apabila tidak ada koalisi oposisi yang kuat. Kewibawaan dan karisma SBY serta ‘prestasi-prestasi’ yang sudah dibuat pemerintahannya membuat masyarakat masih percaya dengan kemampuan beliau untuk memimpin negara ini sehingga kemungkinan besar beliau dapat terpilih lagi sebagai presiden. Dengan adanya dukungan DPR dan kepercayaan masyarakat yang besar peluang kembalinya keadaan executive heavy juga sangat besar. Konstitusi bukan tidak mungkin dapat diubah kembali apabila ada peluang. Namun, menurut saya hal itu sangat sulit terjadi dalam waktu dekat ini.
Melihat ketiga faktor di atas yakni faktor konstitusional, faktor teknis, dan faktor politik, kemungkinan kembalinya kekuasaan eksekutif yang berlebihan masih ada. Namun, patut digarisbawahi bahwa hal itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat ini, sebab UUD 1945 hasil amandemen sudah mengatur sedemikian rupa sehingga kemungkinan kembalinya executive heavy sangat kecil. Mekanisme check and balances yang sudah mulai jelas diatur dalam UUD 1945, faktor politik di mana tidak ada kekuatan partai politik yang dominan, dan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat membuat keadaan executive heavy tidak mungkin terjadi dalam waktu dekat ini. Walaupun demikian, kemungkinan tersebut masih terbuka lebar dalam jangka panjang apabila ada dukungan dari faktor konstitusional, teknis dan politik.
Read More
Analisis Kinerja DPR di Era Reformasi : Sudahkah Memuaskan Rakyat?

Pemilihan umum untuk menentukan anggota DPR, DPRD, dan DPD tinggal beberapa hari lagi. Momentum ini selayaknya dijadikan sebagai sebuah upaya untuk melakukan perubahan dalam rangka mendapatkan anggota legislatif yang benar-benar akan bekerja untuk rakyat. Mengapa kita membutuhkan perubahan tersebut?
Tentu saja karena ternyata rakyat belum puas terhadap kinerja DPR selama dua periode terakhir ini. Semenjak era reformasi, DPR tak lebih dari bahan olok-olok sebagian kalangan masyarakat akibat ketidakmampuan mereka dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang berkenaan dengan rakyat. Banyak sekali pendapat bahkan penelitian ilmiah yang menunjukkan kinerja DPR selama tahun 1999-2009 ini tidak begitu baik. Salah satunya dibuktikan dari disertasi doktoral Idrus Marham yang menyebutkan bahwa sebanyak 60% anggota DPR tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Hanya sekitar 40% anggota DPR yang terlibat langsung dalam pembahasan konseptual tentang produk-produk hukum.[1] Disertasi yang berjudul “Demokrasi Setengah Hati” tersebut dilakukan pada masa jabatan anggota DPR periode 1999-2004.
Lantas, bagaimanakah kinerja DPR era 2004-2009? Sangat disayangkan, kinerja DPR pada dari tahun 2004 sampai sekarang ternyata tidak jauh berbeda dengan kinerja DPR di era sebelumnya. Banyaknya skandal korupsi dan kasus pelecehan seksual merupakan bentuk nyata bahwa DPR yang sekarang tidak lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya. Mantan ketua MPR, Amien Rais, bahkan mengatakan DPR yang sekarang hanya merupakan stempel dari pemerintah karena tidak bisa melakukan fungsi pengawasannya[2] demi membela kepentingan rakyat. Hal itu tercermin dari ketidakmampuan DPR dalam mengkritisi kebijakan pemerintah yang terbilang tidak pro rakyat seperti kenaikan BBM, kasus lumpur Lapindo, dan banyak kasus lagi. Selain itu, DPR masa jabatan sekarang masih menyisakan pekerjaan yakni belum terselesaikannya pembahasan beberapa undang-undang. Padahal, seperti yang kita tahu periode kerja anggota DPR saat ini tinggal menghitung hari.
Buruknya kinerja DPR pada era reformasi membuat rakyat sangat tidak puas terhadap para anggota legislatif. Ketidakpuasan rakyat tersebut dapat dilihat dari banyaknya aksi demonstrasi yang menentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak dikritisi oleh DPR. Banyaknya judicial review yang diajukan oleh masyarakat dalam menuntut keabsahan undang-undang yang dibuat oleh DPR saat ini juga mencerminkan bahwa produk hukum yang dihasilkan mereka tidak memuaskan rakyat. Memang seperti apakah DPR yang seharusnya dapat memuaskan rakyat?
Tentu saja jawaban pertanyaan di atas adalah DPR yang dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Pertanyaan lain kemudian timbul, pada titik manakah dapat dikatakan fungsi-fungsi DPR telah berjalan dengan baik. Pertanyaan-pertanyaan tersebut mungkin dapat kita jawab dengan melihat kembali kedudukan DPR dalam konsep Trias Politika, di mana DPR berperan sebagai lembaga legislatif yang berfungsi untuk membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah sebagai lembaga eksekutif.
Fungsi pengawasan dapat dikatakan telah berjalan dengan baik apabila DPR dapat melakukan tindakan kritis atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Sementara itu, fungsi legislasi dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila produk hukum yang dikeluarkan oleh DPR dapat memenuhi aspirasi dan kepentingan seluruh rakyat. Masalahnya, perumusan kepentingan rakyat itulah yang menjadi sangat ambigu karena sebuah keputusan yang demokratis pasti tidak dapat memuaskan semua pihak, termasuk rakyat itu sendiri. Belum lagi konspirasi yang terjadi antar anggota dewan dan konflik kepentingan antar fraksi (gabungan partai politik) ketika membahas suatu undang-undang. Kepentingan partai politik cenderung lebih diperjuangkan anggota DPR dalam pembahasan suatu undang-undang dibandingkan kepentingan rakyat.
Dari pembahasan di atas dapat kita simpulkan bahwa kinerja anggota DPR selama era reformasi masih buruk. Hal ini dikarenakan mereka tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sebagai anggota legislaif dan wakil rakyat. Oleh sebab itu, sebaiknya partai-partai politik melakukan proses kaderisasi dan rekruitmen politik yang lebih baik sehingg mendapatkan kader yang berkualitas untuk duduk di DPR. Tak lupa peran rakyat pada pemilu juga diperlukan agar anggota DPR yang terpilih benar-benar orang yang kompeten dalam bidangnya dan bersedia berjuang untuk kepentingan rakyat Indonesia.
[1] Kristanti, Elin Yunita. "Anggota DPR Hanya Datang dan Isi Absensi" dalam
http://politik.vivanews.com/news/read/22680-_anggota_dpr_hanya_datang_dan_isi_absensi_ diakses pada 2 April 2009 pukul 16.01
[2] http://www.eramuslim.com/berita/nasional/kinerja-anggota-dpr-periode-2004-2009-dinilai-sangat-lemah.htm diakses pada 2 April 2009 pukul 16.05
Read More
Memperjuangkan Sistem Kesehatan yang Layak, Murah, dan Terjangkau di Indonesia
Oleh :Avina Nadhila Widarsa

Mungkin Anda masih ingat dengan kehebohan yang dibuat oleh Ponari, si dukun cilik yang bisa menyembuhkan orang yang sakit dengan batu ajaibnya. Batu tersebut dipercaya memiliki kekuatan sakti sehingga apabila seseorang mencelupkan batu yang berasal dari sambaran petir tersebut ke air yang akan diminumnya, maka ia akan sembuh dari segala penyakit yang diderita. Banyak orang percaya akan hal tersebut karena memang sudah terbukti bisa menyembuhkan beberapa penyakit. Namun, tidak sedikit orang yang malah akhirnya menjadi korban dari pengobatan Ponari. Lima orang diberitakan tewas akibat berdesak-desakan pada saat menunggu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari anak itu.
Kasus Ponari menjadi hal yang sangat ironi di tengah kemajuan teknologi abad ini., khususnya teknologi di bidang kesehatan yang sudah sedemikian berkembang. Ditemukannya vaksin-vaksin baru dan alat pendeteksi penyakit serta peralatan canggih lainnya yang dapat meningkatkan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan seharusnya membuat pengobatan-pengobatan alternatif yang irasional sudah ditinggalkan sejak lama. Namun, yang menjadi masalah saat ini teknologi dan pelayanan kesehatan yang sangat canggih tersebut tidak dapat dinikmati semua kalangan. Hanya kalangan menengah ke atas lah yang dapat memperoleh akses pelayanan kesehatan yang berkualitas.
Pemerintah, khususnya Departemen Kesehatan memang telah membuat beberapa program agar masyarakat kelas menengah ke bawah juga dapat menjangkau pelayanan kesehatan yang berkualitas tersebut. Puskesmas-puskesmas dan beberapa posyandu sudah dibangun dan difungsikan di desa-desa seluruh Indonesia sejak lama. Rumah Sakit Umum Daerah juga telah beroperasi melayani masyarakat miskin dengan baik. Bahkan di DKI Jakarta, pelayanan kesehatan gratis bagi yang tidak mampu sudah diterapkan sejak lama di rumah sakit-rumah sakit umum.
Walaupun pemerintah telah menggalakkan berbagai program demi meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia, tidak semuanya berjalan dengan baik. Persepsi masyarakat apabila berobat ke dokter ialah mahal, lama, dan sulit dijangkau. Mahal, karena biaya konsultasi dan obat yang diberikan oleh dokter jauh lebih besar dibandingkan menggunakan pengobatan alternatif. Lama, karena jika kita berobat ke klinik kesehatan ataupun puskesmas tidak bisa langsung mendapatkan hasil yang memuaskan. Membutuhkan waktu yang lama dalam hal administrasi, menunggu datangnya dokter, hingga pengambilan obat. Belum lagi apabila dokter yang bertugas jumlahnya hanya sedikit. Pelayanan kesehatan yang sulit dijangkau di daerah-daerah terpencil khususnya, di mana dokter umum yang ada hanya datang seminggu sekali dan tidak ada puskesmas atau rumah sakit di sekitarnya membuta masyarakat tidak terlalu berharap dengan sistem pengobatan moderen.
Melihat kecenderungan masyarakat, khususnya masyarakat kelas bawah yang tidak memperoleh pelayanan kesehatan yang memuaskan. Pemerintah seharusnya bekerja lebih keras untuk menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang murah, layak, dan terjangkau di seluruh Indonesia. Pelayanan kesehatan yang murah berarti pelayanan yang tidak memberatkan biaya para pasien yang sakit dan jika perlu tidak dipungut biaya sama sekali apabila berobat ke puskesmas maupun klinik kesehatan. Namun, sistem pelayanan kesehatan yang murah juga harus memperhatikan kualitas pelayanan. Kelayakan kualitas pelayanan kesehatan juga harus diperhatikan apabila kita ingin meningkatkan mutu kesehatan masyarakat Indonesia. Jangkauan yang lebih luas di seluruh pelosok nusantara menjadi hal yang juga penting untuk diperhatikan demi meningkatkan kualitas kesehatan di Indonesia.
Oleh sebab itu, kita harus terus mendukung program pemerintah dalam menciptakan pelayanan kesehatan yang murah, layak, dan terjangkau. Memberikan saran dan masukan kepada pemerintah melalui media atau secara langsung juga dapat membantu terciptanya sistem pelayanan kesehatan yang baik. Selain itu, pengawasan dalam pelaksanaan program-program pemerintah juga harus kita perhatikan betul supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang menurunkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Perhatian itu dapat kita tunjukkan dengan bersama-sama membuat kritik atau teguran secara langsung maupun tertulis melalui media massa atau langsung mendatangi pihak-pihak yang melakukan penyimpangan agar mereka sadar bahwa mereka telah salah. Jalur huku pun bisa dipakai apabila penyimpangan yang dilakukan benar-benar merugikan masyarakat seperti dalam kasus malpraktek yang dapat menghilangkan nyawa manusia. Hal ini dilakukan agar mereka sadar dan dapat memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Dan yang terakhir dan terpenting ialah melakukan advokasi dan tindakan langsung kepada masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah agar peduli dengan kesehatan dan mau melakukan pengobatan di tempat-tempat yang memang seharusnya digunakan untuk melayani mereka. Penyadaran tentang pentingnya kesehatan juga harus dilakukan sejak dini agar mereka percaya dengan sistem medis yang moderen. Terjun langsung ke lapangan juga dapat kita lakukan seperti misalnya mengadakan bakti sosial pengobatan gratis di desa-desa terpencil atau di kalangan masyrakat miskin. Dengan hal-hal seperti itulah kita berusaha untuk memperjuangkan sistem pelayanan kesehatan yang murah, layak, dan terjangkau agar tidak terjadi lagi kasus-kasus Ponari lain di Indonesia.
Read More
Sekolah Gratis = Pendidikan Untuk Semua?
oleh : Avina Nadhila Widarsa


Akhir-akhir ini, sering kita lihat di televisi sebuah iklan layanan masyarakat yang dibintangi Cut Mini tentang adanya sekolah gratis yang dibuat oleh pemerintah. Departemen pendidikan nasional sebagai bagian dari pemerintah yang mengurusi masalah pendidikan telah berkomitmen untuk menyelenggarakan sekolah gratis di semua daerah untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah khususnya. Namun, apakah program sekolah gratis ini akan terimplementasi dengan baik? Ataukah hanya janji-janji belaka karena kita akan menghadapi pemilu?
Pendidikan, yang salah satu fungsinya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, seperti yang telah diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945, memiliki peran vital dalam kehidupan bangsa. Peran vital tersebut ialah untuk mentransfer nilai-nilai jati diri bangsa (van Gliken, 2004). Selain itu, pendidikan memiiki tugas pokok yakni mempreservasi, mentransfer, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya (Sofien Effendi, 2005). Melihat dari peran vital dan tugas pokok yang dimiliki pendidikan tersebut, sudah seharusnya pendidikan dijadikan sebagai bagian yang sangat penting dalam kehidupan bangsa. Para pendiri negara ini pun sadar akan pentingnya pendidikan bagi bangsa ini, sehingga termuat dalam pasal 31 UUD 1945, yang kemudian telah diamandemen, berbunyi “ Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan ”.
Ironisnya, walaupun pendidikan adalah hak setiap warga negara, tidak semua warga negara dapat mengenyam pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Faktor ekonomi menjadi sebab yang selalu dijadikan alasan untuk tidak melanjutkan pendidikan. Memang lebih dari 40 juta penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan (data 2004). Pendidikan merupakan urusan kesekian setelah urusan perut. Masyarakat Indonesia pada umumnya lebih cenderung untuk memprioritaskan kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan, dan papan dipenuhi terlebih dahulu baru kebutuhan tersier lainnya seperti pendidikan. Pola pemikiran masyarakat inilah yang dicoba diubah oleh pemerintah dengan menyelenggarakan pendidikan gratis.
Sekolah gratis sebagai upaya untuk melaksanakan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan implementasi dari UUD 1945 amandeman pasal 31 ayat 2 yang berbunyi “ Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Anggaran pendidikan yang tertulis dalam UUD 1945 amandemen sebesar 20% dari APBN merupakan bentuk usaha untuk mengimplementasikan kualitas pendidikan yang lebih baik dan untuk menjangkau semua kalangan. Adanya sekolah gratis ini merupakan bagian dari usaha pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Namun, dalam kenyataannya sekolah gratis yang dimaksud oleh pemerintah tidak berlaku bagi semua sekolah dan tidak benar-benar gratis seluruhnya. Maksudnya, sekolah gratis yang diberikan oleh pemerintah hanya untuk sekolah negeri yang tidak berstandar internasional. Kata gratis yang dimaksud disini ialah bebas SPP, uang buku, dan uang kegiatan ekstrakulikuler. Biaya lain seperti uang seragam dan iuran OSIS masih dibebankan kepada siswa. Hal-hal seperti inilah yang walaupun pemerintah sudah menggembar-gemborkan adanya sekolah gratis, tetap saja pendidikan di sekolah itu tidak dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat. Bagaimanapun juga faktor-faktor lain seperti uang seragam, uang les tambahan, dan uang lain yang dipungut di sekolah secara tidak resmi juga dianggap memberatkan oleh sebagian pihak.
Oleh sebab itu, penulis menyarankan agar pemerintah benar-benar mengusahakan sekolah yang benar-benar gratis, tidak dipungut biaya tambahan lain. Hal ini bisa tejadi mengingat anggaran untuk pendidikan sebesar 20% merupakan jumlah yang cukup besar. Selain itu, peran masyarakat dalam partisipasi pendidikan dan kesadaran akan pentingnya pendidikan harus ditanamkan sejak dini di seluruh kalangan agar pendidikan dapat mencapai seluruh lapisan masyarakat.
Read More
Lahir lebih dari seabad yang lalu di sebuah kota yang terletak di pantai utara Pulau Jawa, Kartini hidup dalam adat istiadat Jawa yang sangat kental. Berkat pemikirannya yang kritis, ia berusaha mendobrak adat istiadat yang tidak sesuai dengan hak-hak dasar kemanusiaan. Hidup di zaman yang masih menjadikan wanita sebagai warga kelas dua, Kartini sangat berani untuk memperjuangkan persamaan hak antara pria dan wanita. Perjuangan itulah yang kini kita sebut dengan perjuangan emansipasi wanita.
Apa yang diperjuangkan Kartini merupakan sesuatu yang memang sudah seharusnya didapatkan oleh para wanita seperti yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Ahzab ayat 35, tidak disebutkan hanya laki-laki sajalah yang berhak mendapat pahala dan kemuliaan dari Allah, namun perempuan juga memiliki hak dan ksempatan yang sama. Senada dengan Al-Quran, dalam bukunya Door Duisternis Tot Light, Kartini menulis surat kepada Prof. Anton dan istrinya tentang perjuangannya agar para wanita memperoleh hak-hak dan kesempatan yang sama dalam pendidikan dengan laki-laki. Sebenarnya, Kartini mempunyai maksud lain yang sangat bermakna di balik perjuangan kesetaraan hak tersebut.
“Kami di sini memohon diusahakan pengajaran dan pendidikan anak perempuan, bukan sekali-kali karena kami menginginkan anak perempuan itu menjadi saingan laki-laki dalam perjuangan hidupnya. Tapi karena kami yakin akan pengaruhnya yang besar yakni bagi kaum wanita, agar wanita lebih cakap melakukan kewajibannya, kewajiban yang diserahkan alam dan ke tujuannya : menjadi ibu, pendidik anaknya yan pertama-tama”
Kutipan surat di atas memperlihatkan bahwa perjuangan kesetaraan hak yang dilakukan oleh Kartini masih dalam kerangka kodrat awal wanita, sebagai ibu, pendidik yang utama bagi anaknya. Jika kita melihat gerakan emansipasi yang dilakukan wanita moderen sekarang ini, terdapat perbedaan yang cukup signifikan dilihat dari substansi yang mereka perjuangkan. Kesetaraan gender yang mereka dengungkan lebih cenderung untuk menjadikan wanita bebas, sebebas-bebasnya, bahkan perjuangan mereka tidak memperhatikan lagi posisi wanita dalam kodratnya contohnya dengan meminta kebebasan memiliki anak tanpa menikah. Padahal, dalam surat An-Nisa ayat 1 disebutkan "Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri (entitas) yang satu, dan darinya Allah menciptakan pasangannya, dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak”.
Melihat kondisi pada zaman sekarang ini, para wanita sebenarnya tak perlu khawatir akan masa depan mereka. Toh, perjuangan yang dilakukan oleh Kartini sudah membawa hasil dengan dibolehkannya wanita mendapatkan pendidikan dan pengajaran serta kesempatan yang sama di berbagai bidang dengan pria. Kesempatan dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial sudah terbuka luas untuk wanita tanpa memperhatikan gendernya. Banyak direktur, CEO, kepala sekolah, menteri hingga pemimpin negara yang berasal dari kaum wanita. Walaupun demikian, patut kita ingat kembali bahwa kebebasan yang sudah dinikmati wanita saat ini tidak boleh melupakan takdir dan kodrat alaminya, sebagai ibu, pencetak generasi masa depan bangsa.Wallahu`alam.
Read More
Pemilu tinggal 3 hari lagi. Tapi, saya masih bingung siapa caleg (atau partai mungkin) yang akan saya pilih. Sosialisasi pemilu sangat dirasakan kurang bagi saya dan saudara-saudara saya sebangsa se tanah air, dari Sabang sampai Merauke. Jika mau disurvei, mungkin hanya kurang dari 20%(hanya asumsi pribadi-red) masyarakat Indonesia yang tahu cara memilih apakah nanti dicoblos atau dicontreng.
Perihal mencontreng atau mencoblos juga pernah menjadi perdebatan antara saya dan ayah saya dalam suatu perjalanan menuju kampus. Ayah saya yang menjadi anggota KPPS bersikukuh bahwa surat suara yang dicoblos tidak sah, sementara saya berargumen sebaliknya karena pada sebuah seminar yang diadakan oleh Pokja BEM UI untuk PEMILU 2009, seorang narasumber, ibu Chusnul Mar`iyah menyatakan bahwa dicoblos pun suaranya tetap sah. Jadi, pemilih yang tidak bisa menggunakan pulpen untuk mencontreng kemungkinan suaranya masih bisa tetap dihitung apabila ia mencoblos.
Ayah saya pada waktu itu masih belum percaya juga. Akhirnya, setelah mendapat kuliah Sistem Politik Indonesia oleh dosen saya tercinta Mbak Dhani, saya mengerti bahwa ada 6 tanda suara sah. Di contreng (v), disilang (x), dicontreng tak sempurna kanan (/) dan kiri, dicoret di bagian nama, dan TERCOBLOS. Setelah saya juga mendapat sosialisasi pemilu dari PUSKAPOL UI (cuma ada di FISIP lho..hhe) akhirnya saya mengetahui bahwa memang boleh terCOBLOS, namun sangat DISARANKAN untuk MENCONTRENG. dalam artian, mencontreng lebih baik daripaa mencoblos.

Buat saya, apapun tanda yang digunakan sama saja. Yang penting pemilu yang akan datang bisa dijadikan sebagai ajang untuk regenerasi anggota legislatif dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Mungkin, persoalan mencontreng atau menoblos dianggap sepele bagi sebagian orang. Namun, untuk banyak orang persoalan ini sangat berarti dalam menentukan nasib Indonesia 5 tahun ke depan. Yah, semoga persoalan mencontreng dan mencoblos ini tidak menjadikan kendala bagi berjalannya pemilu 2009...amin..
Read More