Le Journal

oleh : Avina Nadhila Widarsa, Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia Belum habis dipusingkan oleh rencana pemerintah menghapus subsidi BBM bagi kalangan menengah ke atas, akhir-akhir ini kita dikejutkan oleh kabar yang datang dari perwakilan kita di lembaga legislatif yang mengusulkan adanya pos anggaran baru untuk dana aspirasi bagi daerah pemilihan sebesar Rp 15 Miliar per orang per tahun. Artinya, setiap tahunnya akan dikeluarkan dana sebesar Rp 8,4 Triliun dari APBN hanya untuk “dana aspirasi” yang belum jelas pertanggung jawabannya. Sementara pemerintah berusaha mengurangi subsidi BBM, anggota DPR justru meminta pos anggaran lebih untuk mereka, padahal mereka paham betul bahwa hal ini tentu saja akan memberatkan pemerintah dalam menyusun APBN. Terlepas dari polemik politik yang ditimbulkan oleh usulan dana aspirasi ini, seharusnya anggota dewan yang terhormat dapat berpikir logis ketika mereka mengajukan usul tersebut. Dana aspirasi daerah hanya akan menimb

oleh : Avina Nadhila Widarsa, Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia Beberapa hari terakhir, media cetak maupun elektronik ramai-ramai memberitakan usulan kebijakan anggota DPR yang sangat tidak populis, yakni dana aspirasi daerah pemilihan (DAD). Mengapa usulan ini tidak populis? Sebab, usulan mengenai dana aspirasi daerah yang gencar-gencarnya didukung oleh partai berlambang pohon beringin ini, ditengarai hanya akan melegalkan korupsi berjamaah yang sangat mungkin dilakukan oleh para wakil rakyat jika mendapatkan dana Rp 15 Miliar setiap tahun untuk daerah pemilihannya. Selain itu, pemerintah melalui menteri keuangan, Agus Martowardojo dan menteri koordinator bidang perekonomian, Hatta Rajasa juga tidak sepakat dengan adanya usulan yang akan semakin memberatkan APBN ini. Alasan yang digunakan pemerintah adalah adanya dana aspirasi tersebut akan menimbulkan kerancuan anggaran, komplikasi pengalokasian dana, menimbulkan masalah administrasi di masing-masing

Copy dari salah satu tweet yang lewat di timeline saya, mudah2an tidak dianggap plagiat,krn saya percaya betul apa yg terjadi di Gaza adalah tragedi kemanusiaan, bukan peperangan antar agama yang selama ini digembar gemborkan. Saya percaya, tragedi Gaza, sama seperti halnya di Bosnia, Checnya, bahkan tragedi Holocaust di Jerman, semua merupakan tragedi yang melanggar hak-hak asasi manusia dan tentunya tidak bisa disamakan dengan perang salib yg terjadi berabad2 yg lalu. Insiden kapal Mavi Marmara kemarin membuka mata dunia, masih ada yg tidak beres di Gaza sana. Bahkan, hak hidup dari para relawan pun terancam. Padahal, sesuai hukum humaniter internasional, para relawan yg datang dr seluruh penjuru negeri tersebut bukan org yg terlibat dlm perang (combatant), sehingga Israel sepatutnya memperlakukan mereka dng azas jus in bello... Ya, ini bukan lagi masalah solidaritas Indonesia-Palestina, tapi lebih dari itu. Seperti yg kita tahu Indonesia-Palestina memang punya hubunhgan yang sangat

To Whom It May Concern, Recognizing Israel attack on Mavi Marmara, a humanitarian vessel which carry hundreds of volunteer and aid to Gaza, as an act of violation of international law. The Student Executive Body of University of Indonesia (BEM UI) 2010, strongly deplored and condemned for what Israel has done to the personnel abroad on the vessel and the freedom flotilla mission as a whole. Our deep condolences for the victims killed and wounded at the attack. We are very disappointed that Israel has violated the international law, to have the sea blockade around Gaza and to stop the humanitarian aid for Gaza. We called for the removal of the blockade in accordance with the relevant of UN SC resolution no. 1860. They also violated the Universal Declarations of Human Rights. We appreciate the measure taken by UN SC to stop the Israeli attack on Mavi Marmara ship. We further urge UN member states to strengthen international cooperation and to give more political pressure to Israel to ens