oleh : Avina Nadhila Widarsa, Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia
Belum habis dipusingkan oleh rencana pemerintah menghapus subsidi BBM bagi kalangan menengah ke atas, akhir-akhir ini kita dikejutkan oleh kabar yang datang dari perwakilan kita di lembaga legislatif yang mengusulkan adanya pos anggaran baru untuk dana aspirasi bagi daerah pemilihan sebesar Rp 15 Miliar per orang per tahun. Artinya, setiap tahunnya akan dikeluarkan dana sebesar Rp 8,4 Triliun dari APBN hanya untuk “dana aspirasi” yang belum jelas pertanggung jawabannya. Sementara pemerintah berusaha mengurangi subsidi BBM, anggota DPR justru meminta pos anggaran lebih untuk mereka, padahal mereka paham betul bahwa hal ini tentu saja akan memberatkan pemerintah dalam menyusun APBN.
Terlepas dari polemik politik yang ditimbulkan oleh usulan dana aspirasi ini, seharusnya anggota dewan yang terhormat dapat berpikir logis ketika mereka mengajukan usul tersebut. Dana aspirasi daerah hanya akan menimbulkan beban dan kerancuan bagi APBN serta masalah-masalah administratif dalam pengelolaan uang negara. UU No. 17/2003 secara jelas menyebutkan bahwa yang berhak mengelola uang negara hanya lembaga eksekutif yang dipimpin presiden, gubernur, bupati, dan walikota, sementara anggota legislatif tidak berhak untuk mengelola uang negara. Apa jadinya jika usulan dana aspirasi ini disetujui, tentu kita tidak dapat menjamin apakah uang tersebut akan digunakan secara bertanggung jawab oleh anggota DPR, mengingat fungsinya yang juga mengawasi penggunaan anggaran. Jika mereka mengelola anggaran, lantas siapa yang akan mengawasi?
Pengurangan beban APBN yang mulai dilakukan dengan kebijakan penghapusan subsidi BBM tentu akan sangat kontras dengan usulan DPR yang menambah beban APBN hingga Rp 8,4 Triliun. Jika kebijakan ini disetujui, tentu saja pemerintah harus memutar otak untuk memperbanyak pos-pos pemasukan APBN. Sementara itu, pos pemasukan terbesar dari APBN kita adalah pajak. Logikanya jika ada penambahan beban pada pos pengeluaran APBN, maka pemerintah akan menggunakan instrumen pajak untuk menaikkan jumlah pemasukan bagi APBN. Akhirnya, masyarakat juga yang terbebani dengan dinaikkannya beban pajak oleh pemerintah untuk mengisi pemasukan APBN yang bertambah akibat adanya pengeluaran berbentuk dana aspirasi daerah tersebut.
Mengingat gelombang penolakan yang bertubi-tubi dilakukan baik dari masyarakat maupun pemerintah mengenai dana aspirasi daerah, anggota DPR, terutama yang mengusulkan dan mendukung adanya dana aspirasi daerah selayaknya melihat lebih jauh mengenai dampak yang akan ditimbulkan dari kebijakan kontroversial ini. Khususnya, pada implikasi yang sangat nyata dari kebijakan dana aspirasi daerah dalam APBN. DPR seharusnya mengerti, di saat masyarakat butuh APBN yang pro poor, dana aspirasi bukan menjadi jawaban yang tepat karena bisa mereduksi pos-pos anggaran lain seperti anggaran pendidikan, pertahanan, kesehatan, dan lain sebagainya. Selain itu, adanya usulan dana aspirasi ini, selayaknya menjadi sebuah pemicu bagi masyarakat untuk terus mengawasi setiap kebijakan yang akan dikeluarkan oleh parlemen. Setiap kebijakan yang ditengarai akan menimbulkan banyak penyimpang sebaiknya terus dikritisi sehingga anggota DPR bisa mengevaluasi diri agar membuat kebijakan yang pro rakyat. Jangan sampai kita kecolongan, di APBN 2011 nanti ada pos-pos pengeluaran yang tidak perlu, yang justru akan memberatkan masyarakat itu sendiri akibat kebijakan parlemen dan pemerintah yang tidak diperhatikan oleh masyarakat.
Read More

oleh : Avina Nadhila Widarsa, Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia

Beberapa hari terakhir, media cetak maupun elektronik ramai-ramai memberitakan usulan kebijakan anggota DPR yang sangat tidak populis, yakni dana aspirasi daerah pemilihan (DAD). Mengapa usulan ini tidak populis? Sebab, usulan mengenai dana aspirasi daerah yang gencar-gencarnya didukung oleh partai berlambang pohon beringin ini, ditengarai hanya akan melegalkan korupsi berjamaah yang sangat mungkin dilakukan oleh para wakil rakyat jika mendapatkan dana Rp 15 Miliar setiap tahun untuk daerah pemilihannya. Selain itu, pemerintah melalui menteri keuangan, Agus Martowardojo dan menteri koordinator bidang perekonomian, Hatta Rajasa juga tidak sepakat dengan adanya usulan yang akan semakin memberatkan APBN ini. Alasan yang digunakan pemerintah adalah adanya dana aspirasi tersebut akan menimbulkan kerancuan anggaran, komplikasi pengalokasian dana, menimbulkan masalah administrasi di masing-masing APBD, kerumitan pada perencanaan dan implementasi, serta bermasalah dalam pertanggungjawabannya.

Dana aspirasi yang disebut-sebut menjadi suatu upaya untuk mengurangi gap pembangunan antara daerah yang maju dengan daerah yang kurang berkembang, tentu saja ditolak mentah-mentah oleh masyarakat. Alasan yang sangat simpel untuk mementahkan usulan tersebut adalah dana aspirasi yang diusulkan untuk memeratakan pembangunan daerah, nyata-nyata tidak akan bisa memeratakan pembangunan di daerah. Hal ini dikarenakan daerah pemilihan terbanyak berada di pulau Jawa, sementara jika anggota DPR ingin melakukan pemerataan pembangunan mereka seharusnya lebih memfokuskan pada daerah-daerah terpencil, yang ironisnya menjadi daerah pemilihan yang lebih sedikit sebab populasi di daerah tersebut juga sedikit.

Usulan ‘konyol’ dari anggota DPR mengenai daerah pemilihan ini sering diidentikkan dengan dana “Pork Barrel” (segentong babi) yang ada di Amerika Serikat. Praktik pengalokasian dana publik yang dilakukan oleh anggota parlemen AS dengan tujuan meraih kembali simpati para konstituennya untuk memilih mereka pada pemilu berikutnya telah menjadi hal yang lazim namun tetap menjadi kecaman di sana. Memang benar, bahwa di AS keberhasilan seorang anggota parlemen kadang kala diukur dari seberapa berhasilnya mereka memperjuangkan ‘dana aspirasi’ untuk daerahnya. Namun, apakah ini juga dapat berlaku di Indonesia?

Istilah demokrasi berharga mahal, sedikit banyak dijadikan justifikasi usulan dana aspirasi sebesar Rp 8,4 Triliun per tahun itu. Dana aspirasi daerah ini dijadikan sebagai ‘balas jasa’ dari anggota DPR kepada konstituen yang telah memilih mereka. Di negara demokrasi, siapa yang paling memberikan keuntungan bagi para konstituen tentu mereka yang akan dipilih kembali pada pemilu berikutnya. Dengan adanya dana aspirasi daerah, diharapkan para konstituen menikmati keuntungan langsung dari wakilnya di parlemen. Namun, apakah itu esensi dari demokrasi yang sedang dikembangkan di Indonesia saat ini? Demokrasi dari uang, untuk uang, kepada uang?

Seyogyanya esensi dari pemilihan umum adalah untuk memilih wakil rakyat yang diharapkan bekerja sepenuh hati untuk rakyat. Jikalau dana aspirasi daerah akan benar-benar dipergunakan untuk membangun daerah pemilihan, mungkin boleh saja para wakil rakyat itu bersikukuh untuk mempertahankan usulan ini agar menjadi kebijakan. Masalahnya track record DPR kita yang sangat buruk dalam hal transparansi dan akuntabilitas keuangan membuat masyarakat tidak percaya akan kemampuan mereka mengelola dana aspirasi tersebut. Selain itu, dalam fungsi budgetingnya, anggota DPR memang bukan pada tempatnya untuk mengelola anggaran, sebab pengelolaan anggaran hanya dilakukan oleh pihak eksekutif (pemerintah pusat dan daerah). Jadi, jelas sekali bahwa mereka yang mengusulkan dana ini tidak paham arti demokrasi sesungguhnya, ketika mayoritas rakyat menuntut mereka untuk menyejahterakan rakyat, bukan hanya untuk kepentingan politik semata.

Read More
Copy dari salah satu tweet yang lewat di timeline saya, mudah2an tidak dianggap plagiat,krn saya percaya betul apa yg terjadi di Gaza adalah tragedi kemanusiaan, bukan peperangan antar agama yang selama ini digembar gemborkan. Saya percaya, tragedi Gaza, sama seperti halnya di Bosnia, Checnya, bahkan tragedi Holocaust di Jerman, semua merupakan tragedi yang melanggar hak-hak asasi manusia dan tentunya tidak bisa disamakan dengan perang salib yg terjadi berabad2 yg lalu.

Insiden kapal Mavi Marmara kemarin membuka mata dunia, masih ada yg tidak beres di Gaza sana. Bahkan, hak hidup dari para relawan pun terancam. Padahal, sesuai hukum humaniter internasional, para relawan yg datang dr seluruh penjuru negeri tersebut bukan org yg terlibat dlm perang (combatant), sehingga Israel sepatutnya memperlakukan mereka dng azas jus in bello...
Ya, ini bukan lagi masalah solidaritas Indonesia-Palestina, tapi lebih dari itu. Seperti yg kita tahu Indonesia-Palestina memang punya hubunhgan yang sangat baik sejak kedua negara ini berdiri. Indonesia aktif pula dalam meng'advokasi' kemerdekaan Palestina. Belum lagi latar belakang kultural dimana kedua negara mayoritas penduduknya beragama islam, semakin menambah keeratan antar kedua negara
Namun, bukan poin hubungan Indonesia-Palestina yg mau saya garis bawahi. Bukan pula poin krn Gaza mayoritas berpenduduk muslim, sehingga patut kita bela, sementara holocaust lupakan saja.

Teman,Israel atau siapapun yang melakukan kejahatan kemanusiaan adalah musuh bersama, bukan hanya musuh bagi satu golongan ataupun satu agama saja. Apa yang membuat mereka kuat sehingga tak ada satu pun kekuatan yg bisa mengendalikan mereka? Ya, karena kita, sebagai orang yg masih peduli pada kemanusiaan tidak bisa bersatu sedemikian rupa, sehingga jumlah minoritas mereka bisa menjadi tirani dunia.
Tidak sedikit orang Yahudi yang mengutuk serangan2 yg dilakukan Israel ke Palestina, tidak sedikit juga orang Kristen yang mengutuk seranga AS ke Irak, dam tidal sedikit pula umat Islam yang menyayangkan terjadinya holocaust.
Semua itu tragedi kemanusiaan teman, harusnya disikapi tanpa melihat embel2 terjadi dimana, siapa yg menjadi korban, siapa yang melakukan, dan lain sebagainya.
Adakah kalian yang tergerak jika Israel yang mengalami holocaust? Adakah kalian yg tergerak jika korban genosida di Bosnia bertambah banyak? Adakah kalian yang peduli keberadaan umat muslim di Checnya yang masih hidup dlm keterkungkungan.
Universalitas hak asasi manusia, tidak mengenal batas negara, agama, dan golongan
Mereka punya hak utk hidup, begitu pula kita
Sentimen yg muncul sehingga membawa nama agama/ras/golongan, sebaiknya dihindarkan karena hanya memecah rasa persatuan dalam perbedaan
Jujur, saya sedih melihat teman2 bergerak atas embel2 golongan. Esensinya bukan hanya agama/ras/suku/golongan. Esensi kemanusiaan dan keadilan akan penciptaan Allah SWT harus lebih tinggi drpd esensi 'pembelaan' agama yg masih dipertanyakan kevalidannya. Apakah ini dunia yg penuh dengan org2 skeptis yg hanya berjuang demi kepentingan kelompknya saja? Adakah kita masih punya hati dan pikiran yg lebih jernih sehingga kita dapat memaknai setiap deru nafas kehidupan hanya untuk kemanusiaan yang merupakan akar dari keTuhanan.

God is a Director. God is an Architect -cin(t)a-
Read More
To Whom It May Concern,

Recognizing Israel attack on Mavi Marmara, a humanitarian vessel which carry hundreds of volunteer and aid to Gaza, as an act of violation of international law.
The Student Executive Body of University of Indonesia (BEM UI) 2010, strongly deplored and condemned for what Israel has done to the personnel abroad on the vessel and the freedom flotilla mission as a whole. Our deep condolences for the victims killed and wounded at the attack.
We are very disappointed that Israel has violated the international law, to have the sea blockade around Gaza and to stop the humanitarian aid for Gaza. We called for the removal of the blockade in accordance with the relevant of UN SC resolution no. 1860. They also violated the Universal Declarations of Human Rights.
We appreciate the measure taken by UN SC to stop the Israeli attack on Mavi Marmara ship. We further urge UN member states to strengthen international cooperation and to give more political pressure to Israel to ensure the peace process in Middle East. The Israeli attack has bothered the peace process in Middle East.
We further encourage the UN Security Council to give sanction to Israel that humiliates international peace and security.
We also support the government of Republic of Indonesia to promote the peace and stability in Middle East. We further encourage the government not only to maintain peace and stability in Middle East, but also in all over the world.
We really appreciate the action from many groups in supporting the freedom for Palestine. However, we encourage that the action shall not only limit to the solidarity, but also extend to the idea of humanitarian issue.
We call for UN to take action in responding the humanitarian violation that Israeli has done. Also, we urge UN to help its member states to solve the humanitarian problem not only in Gaza, but also in other parts of the world.
Shall peace and stability may reveal on earth.
Read More