Rencana kedatangan Obama untuk memberikan kuliah umum pada tanggal 10 November 2010 mendatang di Universitas Indonesia telah menjadi perbincangan hangat di kalangan mahasiswa UI. Perbincangan tersebut mulai dari apakah mahasiswa boleh mengikuti kuliah umum yang sedianya dilaksanakan di lapangan Rotunda namun akhirnya dipindahkan ke Balairung, apakah perkuliahan diliburkan selama tiga hari ke depan, sampai bagaimana nasib acara-acara dan kegiatan kemahasiswaan yang berlangsung selama kedatangan Obama tersebut. Hal yang masih menjadi tanda tanya besar dan menimbulkan polemik sendiri adalah pertanyaan mengenai kebenaran informasi kedatangan Obama di kampus UI iu sendiri.

Sampai saat ini, pihak Universitas Indonesia maupun Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta belum mengeluarkan pernyataan resmi akan datangnya Obama ke UI melalui situs resmi lembaga-lembaga tersebut. Kedatangan presiden ke-44 Amerika Serikat ke UI justru lebih banyak diberitakan oleh media nasional seperti Metro TV, detik.com daan koran tempo. Pihak rektorat sendiri nampaknya juga belum mengeluarkan pernyataan resmi apakah kampus akan diliburkan selama kegiatan kuliah umum tersebut atau tetap ada perkuliahan.

Isu yang beredar melalui twitter dan blackberry messanger mengatakan bahwa pidato kuliah umum Obama akan tetap berlangsung pada tanggal 10 November 2010 pukul 09.30 dengan undangan terbatas. Artinya, tidak setiap civitas akademika UI (terutam mahasiswa) berhak mengikuti kuliah umum tersebut. Setelah dikonfirmasi melalui sms ke pihak rektorat, memang undangan yang disebarkan terbatas dan mahasiswa biasa tidak dapat serta merta masuk mengikuti kegiatan kuliah umum ini. Selain pemberitahuan mengenai kepastian kuliah umum Obama tersebut, dalam kabar yang beredar pihak rektorat memohon untuk menghentikan aktivitas perkuliahan dan aktivitas lain di kampus sejak selasa, 9 November 2010 pukul 13.00 WIB, tanpa ada pemberitahuan lebih lanjut apakah kegiatan perkuliahan akan diliburkan atau tidak.

Terlepas dari kontroversi kedatangan Obama ke UI, ada satu hal menarik yang ingin penulis sorot yakni “mengapa Obama ingin menyampaikan kuliah umum di UI?”. Jika BEM UI menurutOkezone.com melihat kedatangan Obama sebagai bentuk pencitraan bagi pihak kampus, khususnya pencitraan rektor UI, penulis melihat dari sisi sebaliknya. Penulis menilai, kegiatan kuliah umum yang ingin dilakukan Obama di UI adalah salah satu bentuk pencitraan bagi dirinya, sebagai presiden AS agar dekat dengan negara yang mayoritas penduduknya muslim. Obama ingin membangun persepsi sebagai presiden yang bersahabat dengan islam dan ingin membangun kembali hubungan yang erat antara islam dengan barat. Penulis melihat kecenderungan Obama untuk menyampaikan kuliah umum di sela-sela kunjungan luar negeri ke beberapa negara hanya terjadi di Mesir dan Indonesia, di mana kedua negara ini memiliki kesamaan sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim. UI sebagai universitas ternama di Indonesia, dianggap dapat merepresentasikan kepentingan Obama tersebut sebab dapat menyebarkan pesan-pesan ke seluruh komunitas muslim di Indonesia.

Menarik sekali melihat cara Obama menarik perhatian dengan mengadakan kuliah umum di universitas-universitas ternama di negara-negara muslim. Sayangnya, alasan ini seringkali tidak disadari oleh para petinggi di universitas yang menganggap bahwa kedatangan Obama di UI dapat meningkatka prestise universitas ini. Banyak orang mengira UI dipilih sebab merupakan universitas terbaik di negeri ini, seperti layaknya Al-Azhar di Mesir. Mungkin di satu sisi benar, di sisi lain juga UI dipilih karena dekat dengan ibukota negara. Agak susah jika Obama harus pergi ke ITB atau UGM untuk memberikan kuliah umumya dikarenakan kendala jarak.

Terlepas dari itu semua, momen kedatangan Obama ke UI ini seharusnya dijadikan refleksi bagi semua pihak agar tidak serta merta mendewakan kedatangan Obama dan melupakan kebutuhan mahasiswanya untuk menuntut ilmu dan berekpresi di dalam kampusnya sendiri.

Read More

SETELAH mengalami dua kali penundaan kedatangan, akhirnya hampir dipastikan Presiden Amerika Serikat (AS) ke-44, Barack Obama, akan datang ke Indonesia pada 9-10 November 2010 mendatang.

Menurut kabar yang santer diberitakan di media online dan melalui situs jejaring sosial seperti Twitter dan Facebook, Obama dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta, mengikuti rangkaian kegiatan Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, mengunjungi Masjid Istiqlal dan memberikan pidato kuliah umum di Universitas Indonesia (UI).

Dalam rangka menyambut kedatangan Obama ke Indonesia kali ini, pihak Kedutaan Besar Amerika Serikat, bahkan telah membuat beberapa kontes bagi mereka yang ingin mendapatkan tiket masuk untuk mengikuti kuliah umum Obama di UI.

Terlepas dari masih ragunya beberapa pihak akan kedatangan Obama, momen kedatangan Presiden AS ini selayaknya dijadikan suatu refleksi kritis bagi masyarakat Indonesia. Dengan penundaan kedatangan sebanyak dua kali yang telah dilakukan Obama, terlihat bahwa Indonesia belum dapat dikategorikan sebagai suatu negara yang layak dijadikan strategic partner bagi AS. Pasalnya, apabila Indonesia dilihat sebagai negara yang sangat penting bagi AS di kancah internasional, Obama pasti akan menyempatkan (dan bahkan) mengutamakan kunjungannya ke Indonesia langsung setelah ia terpilih sebagai Presiden AS.

Satu hal yang menarik, jika kita lihat agenda Obama di Indonesia salah satunya ialah mengunjungi Masjid Istiqlal dan memberikan kuliah umum di UI. Hal ini terkait dengan misi Obama yang ingin meningkatkan hubungan persahabatan Islam - Barat.

Sejak peristiwa 11 September serta invasi AS ke Irak dan Afghanistan beberapa tahun lalu, hubungan antara Islam-Barat mulai merenggang. Masyarakat barat kebanyakan menganggap Islam sebagai teroris, sementara masyarakat Islam menganngap barat (khususnya AS) sebagai musuh karena telah menyerang negara-negara Islam yang tidak bersalah.

Citra buruk inilah yang ingin diubah Obama. Sebagai presiden AS yang mempunyai latar belakang multikultur, ia memahami betapa pentingnya menjaga hubungan dengan masyarakat muslim. Segala upaya dilakukan untuk mengubah citra AS agar lebih bersahabat dengan Islam.

Hal ini dapat dilihat dari berbagai diplomasi publik yang dilakukan AS guna menaikkan citra AS di kalangan umat Islam, contohnya dengan beasiswa yang diberikan kepada mereka yang berlatar belakang pendidikan Islam yang kuat untuk studi di Negeri Paman Sam tersebut.

Adapun kedatangan Obama ke Indonesia, dapat juga dilihat sebagai salah satu upaya AS untuk menjalin persahabatan erat dengan komunitas Islam terbesar di dunia. Seperti halnya yang dilakukan Obama di Mesir. Kuliah umum yang disampaikan Obama di Indonesia merupakan suatu hal yang sangat spesial dan tidak dilakukan oleh Obama di negara-negara lain.

Mesir dan Indonesia adalah dua negara yang sama-sama memiliki populasi mayoritas muslim. Di Indonesia sendiri, kurang lebih sebanyaj 90 persen dari 220 juta penduduk Indonesia beragama Islam. Inilah yang menjadi alasan, mengapa Obama pada akhirnya mau tidak mau tetap harus melaksanakan kunjungan kenegaraannya ke Indonesia. Indonesia walaupun belum dapat dikatakan sebagai salah satu mitra paling strategis AS, tetapi paling tidak dapat dijadikan sebagai satu sarana untuk meningkatkan citra AS di mata masyarakat Islam.

Avina Nadhila WidarsaMahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia

Staf Pusgerak BEM UI 2010


Read More
SUARA MAHASISWA, Pro dan Kontra Bantuan Luar NegeriPDFPrint
Monday, 08 November 2010
DUA bencana alam yang terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan di Indonesia telah menarik perhatian dunia internasional.

Dahsyatnya tsunami dan gempa bumi yang terjadi di Kepulauan Mentawai setidaknya telah menelan lebih dari 445 orang tewas. Selain itu, aktivitas Gunung Merapi yang semakin berbahaya dalam beberapa hari terakhir menyebabkan lebih dari 69 korban jiwa dan puluhan ribu lainnya mengungsi ke tempat yang lebih aman.Adanya dua bencana tersebut menyebabkan negara-negara seperti Amerika Serikat, Uni Eropa,Thailand,Australia hingga Selandia Baru berlomba menawarkan bantuan luar negeri kepada pemerintah Indonesia sebagai upaya tanggap bencana.

Pada awalnya,Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menolak bantuan dari pihak asing tersebut dengan alasan pihak dalam negeri masih sanggup melakukan upaya tanggap bencana sendiri. Beberapa hari kemudian, pemerintah meralat pernyataannya dengan membuka keran bantuan luar negeri untuk korban bencana tsunami di Mentawai,namun hanya terbatas pada usaha rekonstruksi pasca tsunami. Penolakan pemerintah terhadap bantuan luar negeri sebagai upaya tanggap bencana memang memiliki alasan yang cukup kuat, mengingat bantuan luar negeri merupakan suatu hal yang mengundang kontroversi.

Pemahaman mengenai bantuan luar negeri cenderung menghasilkan multiinterpretasi dalam arti apakah bantuan luar negeri merupakan perpanjangan tangan dari kebijakan luar negeri sebuah negara dengan tujuan tertentu ataukah murni sebagai sebuah bantuan yang ditujukan atas dasar kemanusiaan. Menurut Louis Picard,bantuan luar negeri dapat dilihat sebagai sebuah pola kekuatan struktural dalam sebuah sistem global. Picard mengatakan bahwa bantuan luar negeri pada dasarnya sama seperti diplomasi,propaganda, atau aksi militer,semuanya dapat digunakan sebagai instrumen oleh para pembuat kebijakan suatu negara untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Salah satu tujuan negatif bantuan luar negeri adalah membuat ketergantungan negara penerima bantuan terhadap negara pemberi bantuan.

Di sisi lain,bantuan luar negeri terbukti sangat membantu dalam usaha tanggap bencana dan rekonstruksi kembali pasca bencana.Rekonstruksi Aceh pascatsunami yang dilakukan oleh lembaga-lembaga donor asing merupakan suatu contoh sukses bantuan luar negeri yang berperan dalam upaya rehabilitasi pasca bencana. Setelah enam tahun pascatsunami, terlihat Aceh saat ini sudah kembali normal berkat bantuan luar negeri. Dari sekian banyak bantuan yang datang ke Aceh, penyumbang bantuan terbesarnya adalah USAID, agen internasional Pemerintah Amerika Serikat untuk pembangunan internasional.

Penulis sendiri berpendapat bahwa adanya tawaran bantuan luar negeri sebagai upaya tanggap bencana ini haruslah dilihat sesuai kondisi. Artinya, jika memang pemerintah dan pihak dalam negeri tidak sanggup menanggulangi bencana sendiri, keberadaan bantuan luar negeri tentu akan sangat membantu sebagai upaya cepat tanggap bencana.

Sebaliknya, jika memang pemerintah merasa pihak dalam negeri sudah mampu cepat tanggap dalam upaya penanggulangan bencana, bantuan luar negeri sebaiknya dihindari. Karena itu, diperlukan para pembuat kebijakan yang mampu untuk mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam menanggapi tawaran bantuan luar negeri tersebut sebagai usaha tanggap bencana di Indonesia.(*)

Avina Nadhila Widarsa
Mahasiswa Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia
Read More

Dua bencana alam yang terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan di Indonesia telah menarik perhatian dunia internasional. Dahsyatnya tsunami dan gempa bumi yang terjadi di Kepulauan Mentawai, telah menelan lebih dari 445 orang tewas. Selain itu, aktivitas gunung Merapi yang semakin berbahaya dalam beberapa hari terakhir menyebabkan lebih dari 69 korban jiwa dan ratusan ribu lainnya mengungsi ke tempat yang lebih aman. Adanya kedua bencana tersebut menyebabkan negara-negara seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Thailand, Australia hingga Selandia Baru berlomba menawarkan bantuan luar negeri kepada pemerintah Indonesia sebagai upaya tanggap bencana.

Pada awalnya, pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa, menolak bantuan dari pihak asing tersebut dengan alasan pihak dalam negeri masih sanggup melakukan upaya tanggap bencana sendiri. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga dengan tegas mengatakan bahwa Indonesia tidak butuh bantuan luar negeri sebagai bentuk upaya tanggap bencana, termasuk pemberian bantuan bagi korban tsunami di Mentawai yang sudah menarik beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional untuk terjun ke sana. Beberapa hari kemudian, SBY meralat pernyataannya dengan membuka keran bantuan luar negeri untuk korban bencana tsunami di Mentawai namun hanya terbatas pada usaha rekonstruksi pasca tsunami.

Penolakan pemerintah terhadap bantuan luar negeri sebagai upaya tanggap bencana memang memiliki alasan yang cukup kuat, mengingat bantuan luar negeri merupakan suatu hal yang mengundang kontroversi. Pemahaman mengenai bantuan luar negeri cenderung menghasilkan multi-interpretasi dalam artian apakah bantuan luar negeri merupakan perpanjangan tangan dari kebijakan luar negeri sebuah negara dengan tujuan tertentu ataukah murni sebagai sebuah bantuan yang ditujukan atas dasar kemanusiaan. Menurut Louis Picard ,bantuan luar negeri dapat dilihat sebagai sebuah pola kekuatan struktural dalam sebuah sistem global. Picard mengatakan bahwa bantuan luar negeri pada dasarnya seperti diplomasi, propaganda, dan aksi militer, kemudian digunakan sebagai instrumen oleh para pembuat kebijakan negara untuk mencapai tujuan – tujuan tertentu. Salah satu tujuan negatif bantuan luar negeri adalah membuat ketergantungan negara penerima bantuan terhadap negara pemberi bantuan.

Di sisi lain, bantuan luar negeri terbukti sangat membantu dalam usaha tanggap bencana dan rekonstruksi kembali pasca bencana. Rekonstruksi Aceh pasca tsunami yang dilakukan oleh lembaga-lembaga donor asing merupakan suatu contoh sukses bantuan luar negeri yang berperan dalam upaya rehabilitasi pasca bencana. Setelah 6 tahun pasca tsunami, terlihat Aceh saat ini sudah kembali normal berkat bantuan luar negeri. Dari sekian banyak bantuan yang datang ke Aceh, penyumbang bantuan terbesarnya adalah USAID, agen internasional pemerintah Amerika Serikat untuk pembangunan internasional.

Dari ulasan di atas dapat kita lihat terdapat alasan yang pro dan kontra dalam menanggapi tawaran bantuan luar negeri sebagai upaya tanggap bencana. Penulis sendiri berpendapat bahwa adanya tawaran bantuan luar negeri sebagai upaya tanggap bencana ini haruslah dilihat sesuai kondisi. Artinya, jika memang pemerintah dan pihak dalam negeri tidak sanggup menanggulangi bencana sendiri, maka keberadaan bantuan luar negeri tentu akan sangat membantu sebagai upaya cepat tanggap bencana. Sebaliknya, jika memang pemerintah merasa pihak dalam negeri sudah mampu cepat tanggap dalam upaya penanggulangan bencana, maka bantuan luar negeri sebaiknya dihindari karena tidak dapat dipungkiri bantuan luar negeri dapat menjadi sarana propaganda asing. Oleh karena itu, diperlukan para pembuat kebijakan yang mampu untuk mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam menaggapi tawaran bantuan luar negeri sebagai usaha tanggap bencana di Indonesia.

oleh : Avina Nadhila Widarsa, Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI, Staf Pusat Kajian dan Studi Gerakan BEM UI 2010

Read More