Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang ke-18 telah berakhir beberapa hari yang lalu. Keberhasilan Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara patut diacungi jempol karena selama berlangsungnya konferensi tidak ada hambatan berarti khususnya terkait masalah keamanan.
Namun, kepemimpinan Indonesia selama tujuh bulan ke depan dalam lingkup organisasi regional di kawasan Asia Tenggara tersebut sepertinya akan penuh dengan tantangan yang dapat berdampak pada keutuhan ASEAN dan reputasi Indonesia di dunia internasional. Salah satu tantangan besar yang harus dihadapi Indonesia dalam kapasitasnya sebagai pemimpin ASEAN adalah tantangan legitimasi Indonesia sebagai ketua ASEAN 2011. Tantangan tersebut terlihat jelas dengan tidak hadirnya Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Long dalam KTT ASEAN tanggal 6–8 Mei 2011 lalu di Jakarta.
Singapura sebagai salah satu negara termaju di kawasan dengan GDP per kapita di atas USD30.000 terkesan “menguji” kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN dengan tidak menghadirkan perdana menterinya. Alasan ketidakhadiran Perdana Menteri Singapura tersebut karena Singapura sedang mengadakan pemilihan umum.Alasan ini menurut penulis tidak cukup signifikan untuk dijadikan sebagai justifikasi ketidakhadiran pemimpin negara dalam sebuah konferensi tingkat tinggi.
Suatu negara yang menjadi anggota sebuah organisasi regional seharusnya memiliki komitmen. Ketidakhadiran tersebut bisa diartikan Singapura tidak menganggap penting ASEAN atau bisa jadi tidak menganggap Indonesia layak sebagai Ketua ASEAN. Selama ini hubungan Indonesia-Singapura memang diwarnai dengan persaingan dan banyak perjanjian yang tidak berakhir dengan kata sepakat. Contohnya saja, kita dapat melihat betapa Singapura iri kepada Indonesia yang menjadi salah satu anggota G-20, padahal Singapura jelas-jelas jauh lebih kaya secara GDP. Legitimasi kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN juga akan diuji dengan konflik perbatasan Thailand-Kamboja.
Indonesia yang selama ini dikenal sebagai juru damai dalam berbagai konflik di ASEAN harus kembali berurusan dengan permasalahan perbatasan yang terjadi di Thailand-Kamboja. Jika Indonesia gagal menyelesaikan konflik atau paling tidak berkontribusi untuk menurunkan tegangan di Thailand-Kamboja, tentu saja reputasi Indonesia sebagai pemimpin ASEAN akan dipertanyakan di mata dunia internasional.
Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri,wajib membuat suatu terobosan guna meningkatkan legitimasi Indonesia sebagai pemimpin ASEAN 2011.
AVINA NADHILA WIDARSA
Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia Ketua KSM Eka Prasetya Universitas Indonesia
*dimuat di Koran Sindo, Senin 16 Mei 2011
Namun, kepemimpinan Indonesia selama tujuh bulan ke depan dalam lingkup organisasi regional di kawasan Asia Tenggara tersebut sepertinya akan penuh dengan tantangan yang dapat berdampak pada keutuhan ASEAN dan reputasi Indonesia di dunia internasional. Salah satu tantangan besar yang harus dihadapi Indonesia dalam kapasitasnya sebagai pemimpin ASEAN adalah tantangan legitimasi Indonesia sebagai ketua ASEAN 2011. Tantangan tersebut terlihat jelas dengan tidak hadirnya Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Long dalam KTT ASEAN tanggal 6–8 Mei 2011 lalu di Jakarta.
Singapura sebagai salah satu negara termaju di kawasan dengan GDP per kapita di atas USD30.000 terkesan “menguji” kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN dengan tidak menghadirkan perdana menterinya. Alasan ketidakhadiran Perdana Menteri Singapura tersebut karena Singapura sedang mengadakan pemilihan umum.Alasan ini menurut penulis tidak cukup signifikan untuk dijadikan sebagai justifikasi ketidakhadiran pemimpin negara dalam sebuah konferensi tingkat tinggi.
Suatu negara yang menjadi anggota sebuah organisasi regional seharusnya memiliki komitmen. Ketidakhadiran tersebut bisa diartikan Singapura tidak menganggap penting ASEAN atau bisa jadi tidak menganggap Indonesia layak sebagai Ketua ASEAN. Selama ini hubungan Indonesia-Singapura memang diwarnai dengan persaingan dan banyak perjanjian yang tidak berakhir dengan kata sepakat. Contohnya saja, kita dapat melihat betapa Singapura iri kepada Indonesia yang menjadi salah satu anggota G-20, padahal Singapura jelas-jelas jauh lebih kaya secara GDP. Legitimasi kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN juga akan diuji dengan konflik perbatasan Thailand-Kamboja.
Indonesia yang selama ini dikenal sebagai juru damai dalam berbagai konflik di ASEAN harus kembali berurusan dengan permasalahan perbatasan yang terjadi di Thailand-Kamboja. Jika Indonesia gagal menyelesaikan konflik atau paling tidak berkontribusi untuk menurunkan tegangan di Thailand-Kamboja, tentu saja reputasi Indonesia sebagai pemimpin ASEAN akan dipertanyakan di mata dunia internasional.
Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri,wajib membuat suatu terobosan guna meningkatkan legitimasi Indonesia sebagai pemimpin ASEAN 2011.
AVINA NADHILA WIDARSA
Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia Ketua KSM Eka Prasetya Universitas Indonesia
*dimuat di Koran Sindo, Senin 16 Mei 2011
Komentar